BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya
perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih
baik secara konstitusional. Adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi,
hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip
kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.
Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang
melanda berbagai segi kehidupan. Krisis multidimensional
yang meliputi krisis politik, ekonomi,
hukum, sosial, dan lain sebagainya merupakan faktor yang mendorong lahirnya gerakan
reformasi. Bahkan,
krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan.
Dengan semangat reformasi, rakyat Indonesia menghendaki
adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah awal menuju terwujudnya
masyarakat yang adil dan makmur. Pergantian kepemimpinan nasional diharapkan dapat
memperbaiki kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Indonesia harus dipimpin oleh orang yang memiliki
kepedulian terhadap kesulitan dan penderitaan rakyat.
Dalam
makalah ini, kami membahas tentang politik dan ekonomi yang berkembang pada
masa reformasi sebagai bentuk perbandingan dari masa sebelumnya, yaitu orde
baru, sehingga dapat memunculkan pandangan – pandangan yang dapat menjadi acuan
sebagai generasi muda yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa.
1.2 Rumusan Masalah
1)
Apa
yang menyebabkan lahirnya orde reformasi?
2)
Apa
yang melatarbelakangi terjadinya krisis multidimensional?
3)
Bagaimana
peran pemuda Indonesia dalam menyikapi adanya krisis multidimensional?
4)
Bagaimana
perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada orde reformasi?
5)
Bagaimana keadaan – keadaan pada saat
reformasi ?
6)
Permasalahan – permasalahan apa yang terjadi
pada orde reformasi ?
7)
Apa
saja hikmah yang dapat diambil dari peristiwa – peristiwa yang terjadi pada
akhir orde baru dan orde reformasi?
8)
Apa
yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda sebagai penerus bangsa untuk
melanjutkan reformasi demi membangun Indonesia?
1.3
Tujuan
1)
Mengetahui
lahirnya orde reformasi sebagai ujung tombak perubahan bangsa.
2)
Mengidentifikasi
krisis multidimensional dan penyebab terjadinya.
3)
Mengetahui
perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi.
4)
Mampu
mengambil hikmah dari terjadinya krisis multidimensional dan lahirnya orde
reformasi.
5)
Mampu
mengambil gambaran dalam menunjukkan sikap sebagai bentuk partisipasi dan
kontribusi pemuda dalam orde reformasi sebagai generasi penerus kebanggaan
bangsa.
1.4 Metode
Penulisan
Dalam
menyelesaikan makalah ini, adapun kami menggunakan metode literatur dan studi
kepustakaan melalui media cetak dan media elektronik. Referensi makalah ini
bersumber dari buku Sejarah Indonesia Kurikulum 2013 oleh Kementrian Pendidikan
Dan Kebudayaan Republik Indonesia dan buku pendamping Sejarah Indonesia oleh
Intan Pariwara. Kami juga memperoleh sejumlah informasi melalui
media elektronik seperti, web, blog dan perangkat media massa yang terdapat diinternet.
1.5 Sistematika
Penulisan
Adapun
makalah ini disusun menjadi tiga bab, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Bab
pendahuluan terbagi atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan,
metode penulisan, dan sistematika penulisan. Sementara itu, bab isi dibagi
berdasarkan subbab yang berkaitan dengan kondisi Indonesia sebelum reformasi
dan pada masa reformasi. Terakhir, bab penutup terdiri atas kesimpulan dan
saran.
BAB II
ISI
2.1 Periode Akhir Orde Baru
Orde
baru berjalan hampir selama tiga decade, akan tetapi mulai goyah memasuki akhir
decade 1990-an. Pemerintahan Orde Baru tidak mampu menghadapi krisis
multidimensional yang berlangsung sejak 1997.
2.1.1
Krisis Multidimensional Menjelang Akhir Orde Baru
Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
krisis artinya keadaan yang genting. Multidimensional artinya mempunyai
berbagai dimensi (kemungkinan, segi, dan bidang). Dengan demikian, krisis
multidimensional dapat diartikan sebagai kondisi genting pada suatu Negara
dalam berbagai bidang, baik moneter, ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan.
Berikut penjelasannya.
a.
Krisis Moneter
Pada awal tahun 1997 krisis moneter melanda Asia
Tenggara, termasuk Indonesia. Pada awal Juli 1997 rupiah Indonesia berada pada
posisi nilai tukar Rp 2.500,00/US$ dan terus mengalami kemerosotan hingga 9%.
Bank Indonesia pun tidak mampu membendung rupiah yang kian merosot hingga RP
17.000,00/US$. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta,
bangkrutnya perusahaan – perusahaan besar di Indonesia, dan likuidasi beberapa
bank nasional.
Dalam situasi ini, Presiden meminta bantuan kepada
IMF. IMF bersedia mengucurkan dana kepada Indonesia dengan syarat Indonesia
mencabut bantuan dana untuk subsidi bahan pokok, listrik, BBM, dan menutup enam
belas bank swasta. Saat krisis memanas, muncul ketegangan – ketegangan
masyarakat yang menunjukkan krisis sosial, seperti kerusuhan anti-Tionghoa di
sejumlah kota karena dianggap mendominasi perekonomian Indonesia, serta
kerusuhan dan penjarahan.
b.
Krisis Ekonomi
Munculnya krisis moneter sejak 1997 berdampak pada
perekonomian dan dunia usaha. Sejumlah perusahaan bangkrut, sehingga
menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar – besaran. Hal ini
mengakibatkan lonjakan ke level yang belum pernah tercapai sejak tahun 1960-an,
yaitu sekitar 20 juta atau lebih dari 20% angkatan kerja. Akibat PHK dan
naiknya harga berang dengan cepat, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan
mencapai 50% dari total penduduk.
c.
Krisis Politik
Setelah pelaksanaan pemilu 1997 perhatian asyarakat
tertuang pada Sidang Umum MPR pada bulan Maret 1998 yang menetapkan kembali
Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 1998-2003 dengan B.J. Habibie
sebagai wakilnya. Tanggal 10 Maret 1998 pidato pertanggungjawaban Presiden
Soeharto diterima oleh MPR. Selanjutnya, pada 12 Maret 1998 Presiden Soeharto
kembali dilantik sebagai presiden dan B.J. Habibie sebagai wakilnya.
Pada hari yang sama muncul gerakan mahasiswa dan
masyarakat yang menolak pelantikan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh
kalinya. Tuntutan mahasiswa dan masyarakat ini dilatarbelakangi oleh banyaknya
penyimpangan dalam bidang politik sebagai berikut.
a.
Demokrasi tidak
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
b.
Banyak anggota
DPR/MPR yang menerapkan sistem nepotisme.
c.
Orientasi politik pemerintahan
Orde Baru lebih condong ke Negara barat.
d.
Terjadinya
ketidakadilan dalam bidang hukum.
d.
Krisis Hukum
Pada masa Orde Baru, hukum sering dijadikan alat
pembenarn atas kebijakan penguasa. Banyak rekayasa dalam proses peradilan. Oleh
karena itu, seseorang yang dianggap bersalah dapat bebas dari hukuman dan
seseorang yang tidak bersalah masuk penjara. Akibat penyimpangan tersebut,
masyarakat menghendaki reformasi dalam bidang hukum untuk meluruskan masalah
pada posisi sebenarnya.
e.
Krisis Kepercayaan
2.1.2
Tuntutan Dan Agenda Reformasi
Tuntutan reformasi di Indonesia dilatarbelakangi
oleh krisis multidimensional yang meliputi krisis moneter, krisis ekonomi,
krisis sosial, krisis politik, krisis hukum, dan krisis kepercayaan. Awalnya,
gerakan reformasi hanya dilakukan di kampus – kampus besar. Akan tetapi,
tuntutan mereka tidak mendapatkan respons dari pemerintah. Akhirnya, para
mahasiswa harus turun ke jalan bersama organisasi massa lainnya yang juga menuntut
reformasi. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Presiden Soeharto
dari kursi kepresidenan. Selebihnya gerakan reformasitahun 1998 mempunyai enam
agenda sebagai berikut.
a. suksesi kepemimpinan nasional.
b. Amandemen UUD 1945.
c. Pemberantasan KKN.
d. Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI.
e. Penegakan supremasi hukum.
f. Pelaksanaan otonomi daerah.
2.1.3
Peran Pelajar Dan Mahasiswa Menuntut Reformasi
Presiden Soeharto turun dari jabatannya setelah para
mahasiswa mengajukan tiga tuntutan rakyat (Tritura) pada tahun 1966. Pada tahun
1998 mahasiswa kembali menjadi agen perubahan bangsa. Mahasiswa menuntut
Presiden Soeharto turun dari jabatannya dan meminta agar pemerintah
melaksanakan agenda reformasi.
a.
Peran Pelajar Dan
Mahasiswa Jakarta
1)
Aksi Mahasiswa Universitas
Indonesia
Aksi pertama
mahasiswa Universitas Indonesia dilakukan pada tanggal 19 Februari 1998, tiga
bulan sebelum Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Keesokan harinya, aksi
dilakukan oleh lebih dari 10.000 orang berkeliling kampus dan berkahir di dekat
gerbang masuk UI, yang menyampaikan aspirasinya melalui baliho bertuliskan
“turunkan harga!”, “hapus monopoli, korupsi, dan kolusi!”, “tegakkan kedaulatan
rakyat!”, “tuntut suksesi kepemimpinan nasional!”, “mahasiswa dan rakyat
bersatulah!”, dan mulai saat itu terpasang tulisan “kampus perjuangan rakyat”
tepat di bawah lambing UI.
2) Tragedi Trisakti
Pada tanggal 12 Mei
1998 mahasiswa Universitas Trisakti melakukan demonstrasi menuntut turunnya
Presiden Soeharto yang dilakukan sesuai dengan anjuran aparat. Akan tetapi,
kekangan aparat menyebabkan mahasiswa menuntut untuk berdemo di depan gedung
DPR agar aspirasi mereka bisa langsung disampaikan kepada pemerintah. Akhirnya,
para mahasiswa ini nekat sehingga aparat mengamankan mahasiswa menggunakan
peluru tajam, sehingga empat mahasiswa menjadi korban tewas, yaitu Elang Mulia
Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Tragedi ini memicu
kerusuhan yang lebih besar dan mengakibatkan aparat kewalahan, sehingga
Presiden Soeharto pu berpidato bahwa ia tidak mampu mengendalikan kerusuhan.
Beliau pun gagal mendapat dukungan ulama dan tokoh masyarakat, hingga akhirnya
Presiden Soeharto mengundurkan diri.
b.
Peran Mahasiswa
Yogyakarta
Peristiwa bentrok di Yogyakarta dikenal dengan
Tragedi Gejayan. Tragedi ini berawal dari unjuk rasa mahasiswa pada beberapa
universitas di Yogyakarta, seperti Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNAS),
Institut Sains dan Teknologi Akprind, Universitas Kristen Wacana, Universitas
Gadjah Mada, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan Kampus IKIP Negeri
Yogyakarta. Bentrokan mahasiswa di Yogyakarta ini menyebabkan ratusan korban
luka dan seorang mahasiswa tewas, yaitu Moses Gatotkaca.
c.
Peran Mahasiswa
Bandung
Aksi demonstrasi di Bandung dipelopori oleh
Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Gerakan
mahasiswa yang didukung oleh masyarakat ini menjadi salah satu kekuatan yang
mampu melengserkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Pada saat itu Bandung
relatif aman dari kerusuhan dan penjarahan. Slogan Anak Bandung Cinta Damai
menjadi pemersatu mahasiswa dan masyarakat untuk menjaga agar Kota Bandung
tetap aman dan kondusif.
d.
Peran Mahasiswa
Surakarta
Aksi mahasiswa Surakarta dipelopori oleh Universitas
Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Muhammadiyah Solo (UMS). Aksi tersebut
dipicu oleh demonstrasi di wilayah Jakarta dan Yogyakarta. Dalam demonstrasi
ini terjadi tindakan anarkis aparat yang berupaya meredakan demonstrasi. Ribuan
demonstran akhirnya dapat diredam.
e.
Peran Mahasiswa
Surabaya
Pada tanggal 8 April 1998 aksi keprihatinan digelar
secara damai oleh mahasiswa Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya. Aksi
tersebut dijawab anarkis oleh aparat keamanan, sehingga menyebabkan jatuhnya
korban. Steelah kejadian tersebut, hampir 20 ribu mahasiswa gabungan enam belas
perguruan tinggi Surabaya menggelar aksi serupa di Universitas 17 Agustus
Surabaya.
2.1.4
Pengunduran Diri Presiden Soeharto
Kondisi Indonesia yang tidak terkendali memak
Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Akhirnya pada hari
Kamis tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya,
dan sesuai pasal 8 UUD 1945 B.J. Habibie akan melanjutkan sisa masa
pemerintahannya sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga, periode 1998-1999.
2.2
Perkembangan Politik Dan Ekonomi Indonesia Orde Reformasi
2.2.1
Pemerintahan B.J. Habibie (1998-1999)
Tanggal
21 Mei 1998, Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie, terpilih menjadi Presiden ke
3 Indonesia, dalam waktu singkat masa pemerintahannya, B J Habibie menunjukan
prestasi kerjanya yang sangat menakjubkan. Berhasil menyelamatkan krisis
moneter dan melengkapi lahirnya Bank Mu’amalah pada masa Presiden Soeharto,
dengan ditambahkan Bank Syariah. Hal ini sebagai pertanda Presiden Prof. Dr.
Bacharuddin Jusuf Habibie, tidak dapat diragukan juga kedekatannya
dengan Ulama dan Santri, apalagi sebagai pendiri Ikatan Cendikiawan Muslim
Se-Indonesia, ICMI yang pertama di Malang.
Keberhasilan menciptakan Pesawat CN 35 yang
mampu melakukan short take off and landing, hanya 400 meter, merupakan
prestasi tanpa tanding, di kelasnya di dunia. Diikuti dengan penciptaan Air Bus
600 yang tercepat di dunia. Selain itu juga, telah merancang pesawat terbang
yang tercepat di dunia, diumumkan oleh B.J. Habibie sejak awal pembentukan ICMI
di Malang, suatu pesawat sipil dengan kecepatan jarak Jakarta
NewYork hanya empat jam. Tentu, prestasi ini sangat mencemaskan eksistensi
negara industri pesawat terbang, terutama dari negara adikuasa Barat. Sampai
kini, pesawat produk dari Barat sekalipun, jarak Jakarta – Jeddah ditempuh
selama delapan jam.
Di
bidang persenjataan, PINDAD yang dipimpin oleh Presiden Prof. Dr.
B.J Habibie, mampu menciptakan senjata yang mempunyai jarak tembak
1.000 meter dan sangat akurat. Senjata produk barat, hanya mampu 750 meter
jarak tembaknya. Senjata produk PINDAD melampaui produk pabrik senjata dari
Barat.
Pribadi
Presiden Prof. Dr. B.J Habibie dengan kemampuan teknologinya yang
tinggi prestasinya, belum pernah dimiliki oleh seorangpun dari Presiden Amerika
Serikat Walaupun telah merdeka sejak 1775 hingga 2008 dan terjadi pergantian 86
Presiden. Demikian pula negara barat lainnya, tidak mempunyai seorangpun Kepala
Negarayang memiliki kemampuan menciptakan teknologi pesawat terbang baru.
Andaikata rancangan pesawatnya dapat terwujud maka Indonesia akan menjadi
negara yang memiliki kekuatan dirgantara yang luar biasa.
Ketika
Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu
terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:
1. masa depan Reformasi;
2. masa depan ABRI;
3. masa depan daerah-daerah yang ingin
memisahkan diri dari Indonesia;
4. masa depan Soeharto, keluarganya,
kekayaannya dan kroni-kroninya; serta
5. masa depan perekonomian dan kesejahteraan
rakyat.
Berikut
ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka
menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat :
a.
Kebijakan dalam bidang politik Reformasi
dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru
dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga
undang-undang tersebut.
1)
UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
2)
UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
3)
UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan DPR/MPR.
b. Kebijakan
dalam bidang ekonomi Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama
dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
c. Kebebasan
menyampaikan pendapat dan pers Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat
mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai – partai
politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik
secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat,
kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan
cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
d. Pelaksanaan
Pemilu Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu
multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut
diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan
Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang
memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie
mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur.
Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah
pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa
mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor
Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat
kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan
presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.
2.2.2
Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2003)
Pada
pemilu yang diselenggarakan pada 1999, partai PDI-P pimpinan Megawati
Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena
jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung
menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara
terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4.
Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil presiden. Masa pemerintahan
Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin
berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman
Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR.
Selain
itu, di bawah Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, dalam upayanya menarik kembali
wiraniagawan Cina yang eksodus dari Indonesia, dengan cara menghidupkan kembali
Kong Fu Tsu. Dengan cara ini, diharapkan proses pembauran Bangsa atau hubungan
etnis Cina – Non-Pribumi dengan etnis Indonesia – Pribumi lainnya, akan semakin
akrab.
IAIN
di ubah menjadi UIN dengan membuka fakultas dan jurursan yang sama dengan
fakultas dan jurusan yang dikelola oleh perguruan tinggi dari Diknas. Dengan
demikian, alumni pendidikan yang diselenggarakan Departemen Agama, dapat
bekerja ke departemen manapun. Institut Keguruan Ilmu Pendidikan IKIP berubah
menjadi Universitas Pendidikan Indonesia – UPI.
Selain
itu, kepolisian tidak lagi menjadi satu kesatuan dengan ABRI. Kepolisian
bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri Indonesia. Kementrian penerangan
dan kementrian sosial ditiadakan. Sedangkan Departemen Agama yang pernah
diusulkan oleh Rasuna Said dari kelompok komunis Tan Malaka, agar dibubarkan,
tetap dipertahankan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Barangkali karena
eksistensi Departemen Agama secara historis dirintis awalnya oleh ayahnya,
Wachid Hasjim.
Pada
29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gus Dur
untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah tekanan yang besar,
Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden
Megawati Soekarnoputri.Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati
secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5.
2.2.3
Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001-2004)
Pembaharuan
yang dilaksanakan secara drastis, menimbulkan kesulitan yang besar. Berakhirlah
masa kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid. Akhirnya, sidang DPR-MPR memutuskan,
mengangkat Wakil Presiden Megawati menjadi presiden, 23 Juli 2001.
Kebijakan
Presiden Megawati diantaranya:
a. Memilih
dan Menetapkan
Ditempuh
dengan meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan
kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa Bom Bali yang mengakibatkan
kepercayaan dunia internasional berkurang.
b. Membangun
tatanan politik yang baru
Diwujudkan
dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR/DPR, dan
pemilihan presiden dan wapres.
c. Menjaga
keutuhan NKRI
Setiap
usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon,
Papua, Poso. Hal tersebut diberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasnya
Timor Timur dari RI.
d. Melanjutkan
amandemen UUD 1945
Dilakukan
agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.
e. Meluruskan
otonomi daerah
Keluarnya
UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang
pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, pelurusan dilakukan dengan pembinaan
terhadap daerah-daerah. Tidak ada masalah yang berarti dalam masa pemerintahan
Megawati kecuali peristiwa Bom Bali dan perebutan pulau Ligitan dan Sipadan.
2.2.4
Pemerintahan S.B. Yudhoyono – Jusuf Kalla (2004-2009)
Demikian
pula kehidupan lingkungan pesantren, melahirkan putra-putra terhormat bagi nusa
dan bangsa. Lingkungan keluarga Pondok Pesantren Termas Pacitan Keresidenan Madiun,
melahirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian pula, Wakil presiden
Jusuf Kalla terlahir dari lingkungan kehidupan Pesantren di Makasar sebagai
daerah pengaruh Waliullah Syech Yusuf.
Dengan
adanya pergantian sistem pemilihan langsung untuk Pemilu Presiden, pasangan
Megawati – Hasyim Muzadi, PDIP-NU gugur karena hanya memperoleh 42.833.652
suara atau 39,09%. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla, Partai
Demokrat – Partai Golkar, memperoleh suara rakyat mencapai jumlah 66.731.944 suara
atau 60.91%.
Susilo
Bambang Yudhoyono- SBY diangkat resmi sebagai Presiden RI, dan Mohamad Jusuf
Kalla sebagai Wakil Presiden, pada 20 Oktober 2004, untuk periode kepresidenan
2004-2009 M. Untuk kedua kalinya, Presiden dari TNI AD.
Kebijakan
Presiden Ssusilo Bambang Yudhayono diantaranya
a. Anggaran
pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.
b. Konversi
minyak tanah ke gas.
c. Memberikan
BLT (Bantuan Langsung Tunai).
d. Pembayaran
utang secara bertahap kepada badan PBB.
e. Buy
back saham BUMN
f. Pelayanan
UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil.
g. Subsidi
BBM.
h. Memudahkan
investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
i. Meningkatkan
sektor pariswisata dengan mencanangkan "Visit Indonesia 2008".
j. Pemberian
bibit unggul pada petani.
k. Pemberantasan
korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
2.2.5
Pemerintahan S.B. Yudhoyono – Boediono (2009-2014)
Masa
pemerintahan SBY-Boediono berlangsung sejak 2009-2014, prestasi – prestasi yang
telah dicapai adalah sebagai berikut.
1)
Meningkatkan
pelayanan publik.
2)
Meningkatkan
pelayanan hukum.
3)
Upaya
mewujudkan Good Governance.
2.2.6
Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (2014 – sekarang)
Dalam masa pemerintahannya Presiden Joko Widodo dan wakil
presiden Jusuf Kalla mengusung visi revolusi mental yang sasarannya sebagai
berikut.
a)
mengubah
mind set, yaitu cara berpikir dan cara pandang dalam melakukan public service.
b)
Struktur
organisasi harus ramping dan tidak boleh ada orang – orang dalam pemerintahan
yang memiliki fungsi ganda.
c)
Kultur
budaya kerja harus disiplin, tanggung jawab, mengedepankan kebersamaan, dan
gotong royong.
2.3 Demokrasi Pada Masa Reformasi
2.3.1 Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Reformasi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,
2008), demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintah yang seluruh rakyatnya
turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Pada era reformasi kehidupan
demokratis ditandai dengan adanya kebijakan – kebijakan sebagai berikut.
a) Keluarnya Ketetapan MPR-RI
Ketetapan tersebut antara lain Tap MPR RI No.
X/MPR/1998 tentang Pokok – Pokok Reformasi, Tap MPR RI No. VII/MPR/1998 tentang
Pencabutan Tap MPR tentang Referendum, Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Tap MPR RI No.
XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia.
b) Otonomi Daerah
Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia
melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan otonomi daerah
adalah sebagai berikut.
1) Peningkatan pelayanan masyarakat.
2) Pengembangan kehidupan demokrasi.
3) Keadilan sosial.
4) Pemerataan wilayah daerah.
5) Pemeliharaan hubungan yang sesuai antara
pusat dan daerah serta atntardaerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
6) Mendorong pemberdayaan masyarakat.
7) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas
masyarakat.
8) Mengembangkan peran dan fungsi DPRD.
c) Pemekaran Provinsi
Berikut adalah beberapa provinsi yang telah
mengalami pemekaran sejak masa reformasi.
1) Maluku Utara dengan ibu kota Sofifi-Ternate
dimekarkan dari Provinsi Maluku pada Oktober 1999.
2) Banten dengan ibu kota Serang yang dimekarkan
dari Jawa Barat pada Oktober 2000.
3) Kepulauan Bangka Belitung dengan ibu kota
Pangkal Pinang pada 4 Desember 2000.
4) Gorontalo dengan ibu kota Gorontalo, dari
Sulawesi Utara pada 22 Desember 2000.
5) Irian Jaya Barat dengan ibu kota Manokwari,
dari Papua pada 21 November 2001.
6) Kepulauan Riau dengan ibu kota Tanjungpinang,
dari Riau pada Oktober 2002.
7) Sulawesi Barat dengan ibu kota Mamuju, dari
Sulawesi Selatan pada 5 Oktober 2004.
8) Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung
Selor, dari Kalimantan Timur pada Oktober 2012.
d) Partai Politik
Munculnya UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai
Politik memberikan semangat bagi kehidupan politik di Indonesia. Semangat ini
ditunjukkan dengan munculnya sistem multipartai dalam pemilu. Pada Orde Baru
hanya terdapat 3 partai. Pada Orde Reformasi muncul banyak partai.
e) Amandemen UUD 1945
Dalam kurun waktu
1999-2002, UUD 1945 telah mengalami emapat kali amandemen yang ditetapkan dalam
Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR sebagai berikut.
1) Amandemen pertama, tanggal 14-21 Oktober 1999
pada sidang umum MPR 1999.
2) Amandemen kedua, tanggal 7-18 Agustus 2000
pada sidang tahunan MPR 2000.
3) Amandemen ketiga, tanggal 1-9 November pada
sidang tahunan MPR 2001.
4) Amandemen keempat, tanggal 1-11 Agustus 2002
pada sidang tahunan MPR 2002.
2.3.2 Pelaksanaan Pemilu
a)
Pemilu
1999
Pemilu 1999
diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota se-Indonesia, periode 1999-2002 yang diikuti oleh
48 partai politik.
b)
Pemilu
2004
Pemilu 2004
dimenangi oleh pasangan dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan
Jusuf Kalla yang meraih 60,9% suara.
c)
Pemilu
2009
Pemilu 2009
dimenangi oleh pasangan dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan
Boediono yang meraih 60,8% suara.
d)
Pemilu
2014
Pemilu 2014 dimenangi oleh pasangan dari
PDI-P, Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang meraih 46,85% suara.
2.3.3 Kebebasan Pers Pada Masa Reformasi
Pada masa pemerintahan B.J. Habibie,
bermunculan media cetak baru yang berjumlah hingga 1.397 penerbit di seluruh
Indonesia karena Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) tidak lagi
diberlakukan. Selanjutnya, Presiden Abdurrahman Wahid meneruskan kebijakan
Habibie, jumlah penerbitan di Indonesia pun meningkat signifikan.
Pada masa pemerintahan Megawati,terjadi
demokratisasi pers yang ditandai hadirnya undang – undang pers dan undang –
undang penyiaran. Undang – undang pers memiliki dampak positif dan negatif.
Disatu sisi munsul kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan disisi lain pers
melahirka sejumlah media cetak yang tak terkendali. Kebebasan pers ini
berlangsung hingga saat ini.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Reformasi
merupakan gerakan moral untuk menjawab ketidakpuasan dan keprihatinan atas
kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Reformasi bertujuan untuk menata
kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik
berdasarkan nilai – nilai luhur Pancasila. Dengan demikian, hakikat gerakan
reformasi bukan untuk menjatuhkan pemerintahan orde baru, apalagi untuk
menurunkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Namun, karena pemerintahan orde
baru pimpinan Soeharto dipandang tidak mampu mengatasi persoalan bangsa dan
negara, maka Soeharto diminta untuk
mengundurkan secara legawa dan ikhlas demi perbaikan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia yang akan datang.
mengundurkan secara legawa dan ikhlas demi perbaikan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia yang akan datang.
Demi
mewujudkan tujuan Negara dan cita – cita reformasi yang telah banyak
menimbulkan korban baik harta maupun jiwa, kita sebagai pelajar Indonesia wajib
menjaga kelangsungan reformasi agar berjalan sesuai dengan harapan para
pahlawan reformasi yang telah gugur mendahului kita.
3.2 Saran
Dengan
adanya jaminan dalam melakukan kebebasan berpendapat diharapkankan masyarakat
Indonesia mampu menyampaikan hal-hal yang menjadi aspirasi demi membangun
bangsa dan Negara di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, sehingga mampu bersaing dengan negara – negara maju lainya.
Kebebasan
berpendapat melalui berbagai media yang bertujuan sebagai sarana yang
menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat diharapkan agar tidak disalahgunakan
dengan penyampaian yang berlebihan dan tidak bertanggungjawab sehingga
berpotensi memicu terjadinya kesalahpahaman pada pihak – pihak tertentu.
DAFTAR PUSTAKA
Fauziah, Mutiara Shifa, Ringo Rahata, Melkisedek Bagas
Fenetimura.2015.Sejarah Indonesia.Klaten:Intan
Pariwara
LAMPIRAN
Pemuda Punggawa Reformasi
Ditengah gejolak bangsa yang kian membara
Kami tak akan berdiam diri
Melihat kesengsaraan ibu pertiwi
Yang sarat menerpa kehidupan bangsa
Moneter, ekonomi, sosial, politik, dan hukum
Perkara yang tak ada habisnya
Ketika pemerintah tak lagi dipercaya
Rakyat tak bisa lagi berdecak kagum
Rakyat tak bisa merasakan sejahtera
Mereka disandera dan dibelenggu
Pahitnya kehidupan yang kelam kelabu
Memiskinkan harta memiskinkan jiwa
Tapi kami!
Pemuda yang gagah berani
Pemegang tahta masa depan bangsa
Tak kan berhenti terpaku di sini
Kamilah tombak kebangkitan bangsa
Tajamnya menembus tembok penghalang rakyat
Biar peluru menerpa tubuh ini
Tak kan takluk oleh teguhnya jiwa ini
Karena masa depan bangsa ada ditangan kami
Kamilah pemuda punggawa reformasi
Agen perubahan membangun bangsa
Membawa negeri ini terbang tinggi
Pemuda yang tak pernah mati
Karya
Kelompok I
Dwiyani Lestari
Kurnia Hendi Prayogi
Murdiyani
Nadia Jayanti
Novina Dwi Putri
Nurmawiya
Sania Rezkia
Widi Perdiyanti
Wiranto Crislian Sihombing
Wiranto Crislian Sihombing
XII MIA 4
SMAN 2 TANJUNGPINANG
The Treasures of Iron - Titanium Necklace - TITIAN ART
BalasHapusThis Iron Necklace has titanium wedding band sets been designed by Tivoli in homage to the famous Bronze Age mens titanium wedding rings Egyptian babylisspro nano titanium hair dryer jewelry collection. In addition to joico titanium the intricate pattern, the pieces microtouch titanium